KEPEMIMPINAN DI ERA DIGITAL

Kepemimpinan Di Era Digital Tulisan ini Di Muat Oleh Koran Harian Jambi Independent, Kamis 10 Juli 2014 Transformasi pemerintahan manual ke pemerintahan elektronik atau yang lebih di kenal dengan istilah e-government yang berbasis tekhnologi dan informasi, merupakan suatu perubahan kedalam wajah pemerintahan hari ini. Globalisasi yang melanda dunia turut mencetuskan adanya transformasi pemerintahan tersebut, sebagai upaya mendorong keterlibatan partisipasi rakyat secara massif dalam mekanisme demokrasi. Disamping itu, tuntutan perubahan gaya hidup dan perkembangan manusia didalam pemenuhan kebutuhannya di era globalisasi itu, juga turut memunculkan ide perlu adanya suatu pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani rakyatnya selama dua puluh empat jam nonstop dimanapun dan kapanpun, tanpa adanya penghalang. E-government kemudian menjadi konsep masa depan pemerintahan dimana ilmu pengetahuan menjadi suatu pijakan untuk mendirikannya dengan di topang oleh tekhnologi dan informasi. Ada sumber kekuasaan baru disini bagi langgengnya kekuasaan itu sendiri, yaitu tekhnologi dan informasi. Secara politis, tekhnologi dan informasi adalah sarana dan kanal penyaluran energi kekuasaan kepada yang dikuasainya, apakah itu digunakan untuk mendapatkan legitimasi, menyebarkan pengaruh, ataupun digunakan untuk mengatur strategi dan kebijakan yang akan dikeluarkannya. Wajah pemerintahan dalam hal ini pun menjadi terbelah, yaitu wajah pemerintahan yang dihadapkan kepada pemerintahan itu sendiri maupun antar pemerintahan, wajah pemerintahan kepada masyarakatnya, dan wajah pemerintahan kepada pasar. Ketiga wajah pemerintahan tersebut menuntut sinergi kepemimpinan yang menggerakkannya. Sebab tanpa adanya sinergi dengan kepemimpinan, ketiga wajah pemerintahan tersebut tidak akan menghadirkan suatu wajah pemerintahan yang ramah dihadapkan dengan siapapun, dan hanya menjadi topeng pajangan pada cetak biru pelaksanaan e-government bagi pemerintahan daerah, dimana Indonesia telah mengundangkannya melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pada wajah pemerintahan kepada pemerintahan, kepemimpinan dalam kerangka e-government dituntut untuk dapat melakukan koordinasi lintas sektoral kedalam secara otomatis, efektif dan efisien, tanpa harus terkendala jarak, fisik. Selain itu juga dituntut untuk memiliki design visi dan misi serta skill manajerial yang memadai untuk menakhodai jalannya pemerintahan berhadapan dengan perubahan ekologi yang tidak semata-mata menekankan unsur kepemimpinan politis. Pada wajah pemerintah kepada pasar, kepemimpinan dalam kerangka e-government, dituntut untuk menyediakan layanan yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis skala lokal maupun internasional, bagaimana kepemimpinan dapat membuka diri dengan berbagai macam pengetahuan, interaksi, dan koneksi. Pada wajah pemerintah kepada masyarakat, kepemimpinan di tuntut untuk dapat melibatkan partisipasi rakyatnya di segala bidang, dan bagaimana mengelola feedback, dukungan serta kritik terhadapnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Disamping itu juga berguna untuk mendekatkan pemimpin kepada rakyat pada tahap-tahap pelayanan yang memberdayakan, dimana transparansi, tanggung jawab, respon pemimpin di pertaruhkan secara rasional. Untuk itulah, sinergi kepemimpinan dengan e-government, merupakan wujud bahwa keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menjadi suatu keniscayaan dimana sistem demokrasi menopangnya. Kemauan politik pemimpin dalam hal ini diuji, apakah e-government merupakan visi dan misi kepemimpinannya terhadap masa depan pemerintahan dan rakyatnya. Disamping itu juga adalah sebagai ukuran, apakah kepemimpinan tersebut menghargai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan perkembangan tekhnologi dan informasi bagi kemashlahatan masyarakat banyak serta eksistensi pemerintahannya di tengah tantangan global yang telah berhasil menghilangkan sekat-sekat geografis beserta kedaulatan wilayah, juga identitas yang muncul dalam skala lokal kewilayahan tersebut. Tekhnologi dan informasi memberikan wadah bagi semangat kepemimpinan yang otomatis, fleksibel, memiliki daya adaptasi tinggi, kreatif, inovatif, independen, energik, cerdas, dapat di jangkau, memiliki solusi terhadap segala permasalahan yang timbul, bervisi kedepan. Kepemimpinan dalam wadah ini adalah kepemimpinan yang khas dikemas dalam era digital, dimana pemimpin merupakan sesuatu yang praktis dibawa kemanapun, apakah kehadirannya secara fisik ada atau tidak bukan menjadi suatu pengaruh, tetapi yang terpenting pemimpin itu sendiri dapat mengembangkan pengaruhnya dalam jarak dekat atau jauh, hadir atau tidak hadir kepada yang dipimpinnya untuk dapat menjabarkan dan melaksanakan perintahnya, prinsip-prinsipnya dan konsep-konsep kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya atau yang telah disepakati secara bersama. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan manual dan berdasarkan tradisi kuno, dimana pemimpin diukur dari mutlaknya kehadirannya, begitu juga pengaruhnya akan sangat terasa jika dia hadir, tetapi berkurang atau tidak sama sekali jika dia tidak hadir. Pemimpin model ini akan sangat bergantung dan menuntut kepada yang dipimpinnya. Kritik, masalah, akan dianggap sebagai pengganggu keseimbangannya dan selalu dipertanyakan sebagai upaya untuk mendeskreditkan legitimasinya. Hal ini akan sangat tidak praktis manakala, permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan manajerial yang menuntut penyelesaian manajerial, bukan politis. Visi dan misi kepemimpinannya adalah untuk melanggengkan status quonya, bukan untuk memajukan lembaga serta yang di pimpinnya. Lebih menyedihkan adalah kepemimpinan model ini jauh dari kreatif dan inovatif, serta tidak memiliki design pemikiran yang faktual terhadap kondisi lingkungannya kedalam maupun keluar. Kepemimpinan di era digital hadir bersama ideologi massa dan tekhnologi informasi yang mendukungnya. Demokrasi dalam hal ini menjadikan kepemimpina di era digital sebagai wadah bagi popularitas kepemimpinan itu sendiri, dan rasionalisasinya di tangan subkultur kekuasaan yang cenderung berpola integral terhadap budaya popular dan kebutuhan orang banyak. Adaptasi kepemimpinan di era digital adalah adaptasi mekanis dan tekhnik, dimana pendekatan kemanusiaan diambil untuk dapat lebih memahami perilaku bagi terciptanya tekhnologi kepemimpinan itu sendiri guna mendapatkan informasi signifikan menjalankan kepemimpinannya di segala lini. Selamat datang kepemimpinan di era digital, dimana kecerdasan merupakan suatu aspek face to face tekhnologi informasi. Dinamika Umat, Dinamika PPP Tulisan ini di terbitkan oleh Jambi Ekspress, 27 Oktober 2014 Sepanjang tahun politik 2014 ini, mengemuka di ruang public Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dinamika internal dan eksternal kepartaiannya yang sangat menyita perhatian public. Partai dengan lambang Ka’bah dan slogan pengusung azas keislaman ini, mewarnai dinamika politik tahun 2014, sebagaimana wajarnya partai politik merebut perhatian di ruang publik untuk menyuarakan kepentingannya berebut kekuasaan bersama partai lainnya di lembaga politik pemerintahan. Sebagaimana diketahui, bahwa sorotan terbesar public terhadap PPP adalah ketika ketua umum partai Surya Dharma Ali (SDA) terseret kedalam kasus korupsi dana penyelenggaraan haji, kemudian berlanjut ke manuver SDA yang hadir pada kampanye partai Gerindra menjelang pemilihan umum legislatif April 2014. Dari sini konflik politik partai mulai menyeruak kehadapan public, dengan menuai beragam komentar, terutama komentar negative terhadap eksistensi PPP. Belum berakhir kemudian public disuguhi dinamika internal PPP yang terpapar sangat jelas diruang public melalui media social dan media elektronik serta cetak, dimana terpecahnya kondisi internal PPP kedalam dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang lengkap dibumbui isu pembelotan, penggulingan, dan perebutan kekuasaan di internal partai. Fenomena ini kemudian terbawa hingga akhir penyelenggaraan pemilu presiden dan saat berjalannya koalisi yang terbentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan di pemerintahan. Komentar miring dan sinis kemudian lebih banyak dilabelkan pada PPP apalagi ketika kebijakan politiknya memutuskan untuk melakukan manuver dengan berpindah dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat karena kepentingan mengejar jatah kursi kekuasaan, dan saat ini dengan diputuskannya secara tetap untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla dimana di koalisi terakhir ini PPP mendapatkan jatah satu kursi di kementrian. Berbagai kalangan berpendapat, PPP telah melakukan tindakan inkonsistensi yang melukai konstituennya pada pemilihan umum sebelumnya, lebih daripada itu PPP ternyata hanya mementingkan kepentingan ambisi kekuasaan semata. Apalagi dengan adanya perseteruan dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang memuncak dan juga saling tanding kekuasaan melalui dua muktamar yang di gelar, dan saat ini satu muktamar telah berhasil mengangkat Rhomahurmuzy sebagai ketua umum PPP. Suara public kemudian lebih banyak yang tertuju untuk menghabisi integritas PPP sebagai partai politik yang di satu sisi punya amanat untuk menyuarakan suara rakyat dan membawanya ke proses politik pemerintahan. Namun demikian PPP adalah bagian dari dinamika ke-Indonesiaan kita. Apa yang terjadi pada PPP, sepatutnya masyarakat Indonesia kader ataupun bukan kader, simpatisan ataupun bukan, tidak dapat menutup mata dengan dinamika yang terjadi pada PPP. Pun juga tak sepatutnya memberikan saran untuk menyingkirkan jejak rekam PPP dalam dunia politik KeIndonesiaan kita. Lebih ekstrim lagi adalah menilai PPP tidak lagi dapat mencerminkan keIslaman dalam arti sempit dan simbolis. Kita telusuri secara historis bagaimana PPP terbentuk dan mempunyai jejak rekam dalam politik keIndonesiaan kita. Secara historis PPP adalah partai politik yang merupakan produk fusi orde baru pada masanya dari berbagai organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di tanah air, dan memiliki ciri gerakan sipil keagamaan di masyarakat yang begitu progresif. Sebut saja misalnya didalamnya kita menemukan Nahdatul Ulama sebagai bagian terbesar civil religion di Indonesia, kemudian PERMUSI, SI, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Organisasi Islam ini merupakan ciri dari adanya dinamika umat Islam di tanah air yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan umat. Dan mereka pun bukan organisasi keagamaan semata yang berbasiskan kepentingan golongan. Mereka turut hadir menyeruak batas kesadaran umat terhadap kondisi panjang yang di alami Indonesia, untuk merdeka dari penjajahan, untuk kesejahteraan umat, untuk pendidikan yang lebih baik, untuk melawan ketertindasan, untuk menegakkan nilai kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan umat Islamnya yang terbesar di dunia. Tidak mudah memang menyandang gelar sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Meskipun label negative selalu dicirikan kepada umat Islam, tetapi pernahkah kita memahami bahwa justru umat Islam adalah umat yang paling dinamis di muka bumi dengan segala permasalahan kemasyarakatannya. Umat agama lain mungkin tidak akan sanggup menampung dinamika sebesar dinamika pergerakan umat Islam, hingga kepada label negative yang dilekatkannya seperti terorisme, miskin, konservatif, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya ujung kesadaran kemanusiaan masyarakat justru tergugah pertama kali oleh karena keberadaan umat Islam, pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia contohnya dimana kesadaran kemerdekaan didapat secara progresif dari umat Islam. Jika hal ini kita kembalikan kepada fenomena PPP dan dinamikanya, kita dapat melihat bahwa PPP setidaknya masih merupakan cermin dari dinamika umat Islam di negeri ini apakah mereka bukan kader, bukan partisipan sekalipun. Dinamika PPP internal ataupun eksternal adalah cermin bagi umat Islam terhadap kondisi kekinian umat. Sekaligus rantai konsekuensi kiprah politik umat di gelanggang politik arena kekuasaan. Secara naïf PPP adalah cermin dinamika umat yang berhadapan dengan kondisi kekinian, dimana kondisi global, liberalisme, kapitalisme mengakar. Umat Islam berhadapan dengan kondisi itu dari berbagai bidang, terutama politik sedang menggeliat mencari ruang yang telah semakin sempit tanpa adanya kepastian identitas dalam kehidupan social bersama khususnya di ruang Negara. Salah satu kegelisahannya di wujudkan dalam gerakan politik kekuasaan. Selain daripada itu, kondisi internal PPP juga cermin, bahwa generasi muda Islam sedang bertumbuh mencari tempat disempitnya ruang, dan terpaksa harus bersinggungan dengan generasi tua, dan kaum kepentingan yang terus mendesak menghabisi integritas kemasyarakatan. Tidak ada pilihan partai politik selain orientasi kekuasaan, demikian juga dengan PPP dengan segala manuver politiknya, karena sewajarnyalah demikian lembaga politik berbuat.Bagaimana PPP mengejar kekuasaan, mendapatkannya, menjaganya, dan menyampaikan konsepsi kekuasaan itu kepada masyarakat, adalah perilaku biasa sebagaimana partai politik lain berbuat. Namun karena PPP adalah isi dari sebagian identitas progresif umat Islam yang selalu menuntut dinamika perubahan dan tidak tahan terhadap stagnasi, maka kemudian PPP menjadi sorotan terbesar masyarakat yang lalu dikaitkan dengan soal keagamaan, padahal soal agama adalah juga soal kemanusiaan dan dinamikanya yang tidak harus kita lupa. Tradisi Makan Ketan Srondeng dan Makan Senampan di JambiSeberang Ditulis Oleh Yuni Kurnia dalam project mata kuliah Sosiologi, Manusia dan Kebudayaan Jambi seberang adalah sebutan untuk wilayah di dekat kota Jambi yang berada di sisi utara sungai Batanghari, atau berada di seberang pusat pemerintahan kota Jambi sekarang. Wilayah Jambi Seberang ini adalah wilayah dimana kelompok masyarakat bermukim pertama kali di Jambi. Wilayah Jambi seberang masih kental dengan kehidupan adat istiadat terutama adat istiadat melayu yang condong kepada budaya bercorak Islam. Diwilayah ini dulu bermukim orang melayu Jambi, orang Arab, orang China. Salah satu tradisi yang masih di lakukan oleh masyarakat yang bermukim di Jambi seberang adalah tradisi makan ketan Srondeng dan makan senampan ketika hari raya idul fitri. Ketika hari raya idul fitri di pagi harinya sebelum shalat idul fitri, tradisi makan ketan srondeng ini dilaksanakan oleh satu keluarga yang bermukim di wilayah Jambi seberang. Tradisi makan ketan srondeng ini sebagai simbol pemersatu keluarga, karena ketika ketan srondeng di sajikan maka seluruh keluarga akan kumpul untuk makan. Ketika selesai makan ketan srondeng barulah sekeluarga bersama-sama ke masjid untuk menjalankan sholat idul fitri. Selesai shalat idul fitri, ada tradisi yang dinamakan dengan makan senampan. Tradisi ini adalah tradisi makan beramai-ramai dalam satu nampan. Ada sekitar 4-5 orang yang akan makan dalam satu nampan. Dalam nampan disediakan makanan lengkap dengan sayur mayur dan lauk-pauk. Makan senampan merupakan simbol pemersatu bagi masyarakat Jambi seberang. Uniknya yang makan senampan hanya kaum laki-lakinya saja,sedangkan wanita tidak mengikuti tradisi makan senampan, melainkan menyiapkan makanan yang disajikan di dapur. Makan senampan usai, maka barulah keluarga saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan, dan setelah itu seluruh keluarga yang ada di seberang khususnya di daerah Tahtul Yaman berziarah kekuburan. Penulis Yuni Kurnia, adalah putri Alsi Tahtul yaman Jambi Seberang, saat ini sedang kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, IAIN STS Jambi, semester II Posted 6th June by wenny ira Wahyuni 2 View comments 1. nurbaiti muhi8 June 2014 19:20 tidak hanya idul fitri, pada acara keramaian seperti pernikahan, hari besar Islam juga masih dilakukan makan di nampan, kalo ada acara pernikahan, maka masyarakat dan keluarga besar ikut membantu (rewang-bhs jawa), bagi yang bekerja membantu kegiatan tersebut biasanya pagi hari dihidangkan ketan serundeng dan roti khas seberang...... saya asli istri orang Mudung Laut ;) Reply 2. wenny ira Wahyuni12 June 2014 05:19 wahh....lain kali kita tunggu ceritanya bu...untuk berbagi di blog ini Reply Homo Social Politicus Sidebar • • • • • • • • Beranda Dinamika Umat, Dinamika PPP Tradisi Mandi Balimau Desa Baru Semurup Kerinci Jambi Kepemimpinan Di Era Digital Pengawalan Demokrasi, Sejauh Mana? Sharing Culture Pada Demokrasi Kita Keniscayaan E-Government Di Indonesia Keamanan dan Kenyamanan Penyelenggaraan Pemilu Paradox Koalisi Hompimpah Pakaian adat dan Tradisi Batangas, Balanger Pada Pernikahan Mandiangin Tradisi Makan Ketan Srondeng dan Makan Senampan di JambiSeberang 2 Tradisi Syukuran Parit di Lambur Luar Muara Sabak Timur Kenduri dalam Kebudayaan Masyarakat Desa Muara Madras Jangkat Ujian Integritas Penyelenggara Pemilu Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi Humanisasi Pendidikan Catatan Perempuan di Tahun Politik Manajemen Konflik Partai Politik Pemilu Memenangkan Rakyat atau Kekuasaan ? Manusia Politik Membangun Politik Masa Depan Pemilu dan Pemilih Muda Sel Kanker Ganas dan Parasit Bandel Dunia Pendidikan Demokrasi Uang Etnis Tionghoa Dalam Warna Demokrasi Indonesia PPP dan Gusdurian Ikon Pluralis Partai Islam, Perlukah? Poligami atau Pernikahan Plural (Perbandingan dengan Penganut Mormonisme) Gimmick Politik Pada Partai Berlabel Islam Refleksi Spiritual Keagungan Melayu Jambi Pada Seni Budaya Urgensi Keterwakilan politik Perempuan Ibuisme Kita, Ibuisme Negara Partai Politik dan Pendidikan Politik (Pendidikan Politik Membentuk Peradaban Politik) Universalisme HAM vs Komunitas Partai Politik dan Pendidikan Politik Hedonisme, Perempuan dan Korupsi Perimbangan Keuangan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah e-government 1 Membuka Gerbang Peradaban Masyarakat Jambi (Studi Tentang Jambi Dalam Konfrensi Internasional) Kiat Baru Menjajakan Permen Politik Paradigma ilmu Pemerintahan Baru Elektabilitas atau Pencitraan Caleg Perempuan: Antara Kuota dan Kualitas MENGAMBIL HATI PEMILIH PEREMPUAN Posisi Tawar Perempuan dalam Politik; Signifikankah Aksi Afirmasi? ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI KYBERNOLOGI (Surat Terbuka Kepada Seluruh Pengelola Jurusan Ilmu Pemerintahan di Jambi) Politik Indonesia dan Peluang Bagi Perempuan KEPERAWANAN YANG SELALU DITUNTUT Kehidupan Komunitas Orang Rimba di Tanah Garo- Jambi Orang Rimba Melawan Kebodohan ORANG RIMBA DAN ORANG TRANS (Ingatan akan Interaksi Simbolik) September 18th, 2013 Dinamika Umat, Dinamika PPP Tulisan ini di terbitkan oleh Jambi Ekspress, 27 Oktober 2014 Sepanjang tahun politik 2014 ini, mengemuka di ruang public Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dinamika internal dan eksternal kepartaiannya yang sangat menyita perhatian public. Partai dengan lambang Ka’bah dan slogan pengusung azas keislaman ini, mewarnai dinamika politik tahun 2014, sebagaimana wajarnya partai politik merebut perhatian di ruang publik untuk menyuarakan kepentingannya berebut kekuasaan bersama partai lainnya di lembaga politik pemerintahan. Sebagaimana diketahui, bahwa sorotan terbesar public terhadap PPP adalah ketika ketua umum partai Surya Dharma Ali (SDA) terseret kedalam kasus korupsi dana penyelenggaraan haji, kemudian berlanjut ke manuver SDA yang hadir pada kampanye partai Gerindra menjelang pemilihan umum legislatif April 2014. Dari sini konflik politik partai mulai menyeruak kehadapan public, dengan menuai beragam komentar, terutama komentar negative terhadap eksistensi PPP. Belum berakhir kemudian public disuguhi dinamika internal PPP yang terpapar sangat jelas diruang public melalui media social dan media elektronik serta cetak, dimana terpecahnya kondisi internal PPP kedalam dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang lengkap dibumbui isu pembelotan, penggulingan, dan perebutan kekuasaan di internal partai. Fenomena ini kemudian terbawa hingga akhir penyelenggaraan pemilu presiden dan saat berjalannya koalisi yang terbentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan di pemerintahan. Komentar miring dan sinis kemudian lebih banyak dilabelkan pada PPP apalagi ketika kebijakan politiknya memutuskan untuk melakukan manuver dengan berpindah dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat karena kepentingan mengejar jatah kursi kekuasaan, dan saat ini dengan diputuskannya secara tetap untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla dimana di koalisi terakhir ini PPP mendapatkan jatah satu kursi di kementrian. Berbagai kalangan berpendapat, PPP telah melakukan tindakan inkonsistensi yang melukai konstituennya pada pemilihan umum sebelumnya, lebih daripada itu PPP ternyata hanya mementingkan kepentingan ambisi kekuasaan semata. Apalagi dengan adanya perseteruan dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang memuncak dan juga saling tanding kekuasaan melalui dua muktamar yang di gelar, dan saat ini satu muktamar telah berhasil mengangkat Rhomahurmuzy sebagai ketua umum PPP. Suara public kemudian lebih banyak yang tertuju untuk menghabisi integritas PPP sebagai partai politik yang di satu sisi punya amanat untuk menyuarakan suara rakyat dan membawanya ke proses politik pemerintahan. Namun demikian PPP adalah bagian dari dinamika ke-Indonesiaan kita. Apa yang terjadi pada PPP, sepatutnya masyarakat Indonesia kader ataupun bukan kader, simpatisan ataupun bukan, tidak dapat menutup mata dengan dinamika yang terjadi pada PPP. Pun juga tak sepatutnya memberikan saran untuk menyingkirkan jejak rekam PPP dalam dunia politik KeIndonesiaan kita. Lebih ekstrim lagi adalah menilai PPP tidak lagi dapat mencerminkan keIslaman dalam arti sempit dan simbolis. Kita telusuri secara historis bagaimana PPP terbentuk dan mempunyai jejak rekam dalam politik keIndonesiaan kita. Secara historis PPP adalah partai politik yang merupakan produk fusi orde baru pada masanya dari berbagai organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di tanah air, dan memiliki ciri gerakan sipil keagamaan di masyarakat yang begitu progresif. Sebut saja misalnya didalamnya kita menemukan Nahdatul Ulama sebagai bagian terbesar civil religion di Indonesia, kemudian PERMUSI, SI, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Organisasi Islam ini merupakan ciri dari adanya dinamika umat Islam di tanah air yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan umat. Dan mereka pun bukan organisasi keagamaan semata yang berbasiskan kepentingan golongan. Mereka turut hadir menyeruak batas kesadaran umat terhadap kondisi panjang yang di alami Indonesia, untuk merdeka dari penjajahan, untuk kesejahteraan umat, untuk pendidikan yang lebih baik, untuk melawan ketertindasan, untuk menegakkan nilai kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan umat Islamnya yang terbesar di dunia. Tidak mudah memang menyandang gelar sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Meskipun label negative selalu dicirikan kepada umat Islam, tetapi pernahkah kita memahami bahwa justru umat Islam adalah umat yang paling dinamis di muka bumi dengan segala permasalahan kemasyarakatannya. Umat agama lain mungkin tidak akan sanggup menampung dinamika sebesar dinamika pergerakan umat Islam, hingga kepada label negative yang dilekatkannya seperti terorisme, miskin, konservatif, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya ujung kesadaran kemanusiaan masyarakat justru tergugah pertama kali oleh karena keberadaan umat Islam, pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia contohnya dimana kesadaran kemerdekaan didapat secara progresif dari umat Islam. Jika hal ini kita kembalikan kepada fenomena PPP dan dinamikanya, kita dapat melihat bahwa PPP setidaknya masih merupakan cermin dari dinamika umat Islam di negeri ini apakah mereka bukan kader, bukan partisipan sekalipun. Dinamika PPP internal ataupun eksternal adalah cermin bagi umat Islam terhadap kondisi kekinian umat. Sekaligus rantai konsekuensi kiprah politik umat di gelanggang politik arena kekuasaan. Secara naïf PPP adalah cermin dinamika umat yang berhadapan dengan kondisi kekinian, dimana kondisi global, liberalisme, kapitalisme mengakar. Umat Islam berhadapan dengan kondisi itu dari berbagai bidang, terutama politik sedang menggeliat mencari ruang yang telah semakin sempit tanpa adanya kepastian identitas dalam kehidupan social bersama khususnya di ruang Negara. Salah satu kegelisahannya di wujudkan dalam gerakan politik kekuasaan. Selain daripada itu, kondisi internal PPP juga cermin, bahwa generasi muda Islam sedang bertumbuh mencari tempat disempitnya ruang, dan terpaksa harus bersinggungan dengan generasi tua, dan kaum kepentingan yang terus mendesak menghabisi integritas kemasyarakatan. Tidak ada pilihan partai politik selain orientasi kekuasaan, demikian juga dengan PPP dengan segala manuver politiknya, karena sewajarnyalah demikian lembaga politik berbuat.Bagaimana PPP mengejar kekuasaan, mendapatkannya, menjaganya, dan menyampaikan konsepsi kekuasaan itu kepada masyarakat, adalah perilaku biasa sebagaimana partai politik lain berbuat. Namun karena PPP adalah isi dari sebagian identitas progresif umat Islam yang selalu menuntut dinamika perubahan dan tidak tahan terhadap stagnasi, maka kemudian PPP menjadi sorotan terbesar masyarakat yang lalu dikaitkan dengan soal keagamaan, padahal soal agama adalah juga soal kemanusiaan dan dinamikanya yang tidak harus kita lupa. Posted 27th October by wenny ira Wahyuni 0 Add a comment Loading Dynamic Views template. Powered by Blogger. Tradisi Syukuran Parit di Lambur Luar Muara Sabak Timur Ditulis Oleh Asriadi dan kawan-kawan, dalam project mata kuliah Sosiologi, Manusia dan Kebudayaan Lambur Luar adalah suatu daerah di Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, wilayah paling timur Provinsi Jambi. Masyarakat dan budaya disana sangat erat dengan kebudayaan suku Bugis yang banyak menempati wilayah tersebut. Masyarakat Bugis yang mendiami Lambur Luar, sebagian besar masih melakukan usaha bertani dengan menanam Padi. Dalam hal ini corak budaya tani orang Bugis di sebut dengan Mappataneng, yaitu bertanam padi di sawah secara berkelompok. Syukuran parit atau syukuran kampung adalah satu rangkaian upacara doa bersama dalam budaya pertanian menanam padi suku Bugis dari awal menanam hingga memanen padi. Hal ini dilakukan dengan tujuan penghargaan terhadap alam, dalam hal memohon ijin sebelum menggarap lahan, maupun berterimakasih kepada alam setelah panen. Berikut rangkaian acara syukuran parit atau syukuran kampung dalam tradisi suku Bugis yang mendiami wilayah Muara Sabak Timur. Sebelum acara Mappataneng dilaksanakan, tokoh adat atau orang yang dituakan atau rohaniawan yang disebut dengan Panrita akan mengundang petani setempat untuk bermusyawarah atau disebut dengan tudang sipulung, tujuannya adalah untuk menentukan waktu bertanam. Dalam acara ini biasanya unsur pemerintah ikut dilibatkan, yaitu PPL maupun aparat desa dan juga kecamatan. setelah waktu tanam ditetapkan, maka mappataneng akan di dahului dengan pembacaan doa tolak bala atau yang disebut dengan doa salama', dengan maksud agar usaha taninya terbebas dari segala bencana dan serangan hama atau penyakit tanaman. Dalam pembacaan tolak bala ini disajikan berbagai hasil bumi dari panen tahun lalu. Doa biasanya di baca di rumah petani yang menanam padi atau biasa juga dilakukan di sawah secara kolektif. Dalam kegiatan ini, benih padi yang akan di tanam dan sedang dibawa dalam upacara doa tolak bala di campur dengan daun penno-penno yang biasa tumbuh disekitar rumah. Harapan dari dicampurnya daun penno-penno itu adalah agar hasil panen melimpah ruah, kata penno dalam bahasa Bugis artinya penuh. Setelah doa Salama' dilaksanakan, benih padi disebar ke areal persemaian. Ketika benih padi siap dipanen, maka tibalah waktu memanen padi. Acara memanen padi ini dilaksanakan sebuah upacara untuk memanen padi yang di sebut dengan mappasangki. Acara ini dilakukan secara bergotong royong antara petani dengan secara bergantian memanen padi di sawah. Seringkali petani Bugis dalam acara mappasangki mengundang petani suku Tidung untuk turut serta. Petani yang membantu panen tidak diberi upah, namun diberi bagian sedikit hasil panen agar mereka bersama-sama merasakan nikmatnya beras yang disebut dengan berre hasil panen padi baru atau yang disebut dengan ase. Jika seluruh padi telah di tuai, maka dilakukan kembali acara syukuran doa salama' sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana rahmat telah dilimpahkan berupa karunia hasil panen yang dapat dinikmati oleh para petani. Acara doa salama' kali ini dilakukan di rumah seorang kepala parit atau seorang yang mengetuai kampung atau parit. Dapat juga dilakukan di masjid. Acara kali ini seluruh masyarakat suatu parit berkumpul baik itu suku Bugis maupun suku lainnya. Didalam acara doa salama' kali ini masyarakat membawa hasil panen padi yang baru, daging kambing atau daging kerbau dan daging ayam, pisang berangan, ayam sepasang, ketan putih dan ketan hitam. Dalam acara doa salama' yang terakhir ini dibacakan kitab-kitab berzanji dan salawat untuk memuji-muji allah dan nabi. Semua masyarakat yang berkumpul berdoa kepada allah sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan berupa panen padi yang diperoleh oleh suatu wilayah parit tersebut. Penulis Asriadi adalah putra asli dari Lambur Luar dan bersuku Bugis. Saat ini sedang Kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi as Syariah IAIN STS Jambi, semester II. Posted 4th June by wenny ira Wahyuni 0 Add a comment Homo Social Politicus Sidebar • • • • • • • • Beranda Dinamika Umat, Dinamika PPP Tradisi Mandi Balimau Desa Baru Semurup Kerinci Jambi Kepemimpinan Di Era Digital Pengawalan Demokrasi, Sejauh Mana? Sharing Culture Pada Demokrasi Kita Keniscayaan E-Government Di Indonesia Keamanan dan Kenyamanan Penyelenggaraan Pemilu Paradox Koalisi Hompimpah Pakaian adat dan Tradisi Batangas, Balanger Pada Pernikahan Mandiangin Tradisi Makan Ketan Srondeng dan Makan Senampan di JambiSeberang 2 Tradisi Syukuran Parit di Lambur Luar Muara Sabak Timur Kenduri dalam Kebudayaan Masyarakat Desa Muara Madras Jangkat Ujian Integritas Penyelenggara Pemilu Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi Humanisasi Pendidikan Catatan Perempuan di Tahun Politik Manajemen Konflik Partai Politik Pemilu Memenangkan Rakyat atau Kekuasaan ? Manusia Politik Membangun Politik Masa Depan Pemilu dan Pemilih Muda Sel Kanker Ganas dan Parasit Bandel Dunia Pendidikan Demokrasi Uang Etnis Tionghoa Dalam Warna Demokrasi Indonesia PPP dan Gusdurian Ikon Pluralis Partai Islam, Perlukah? Poligami atau Pernikahan Plural (Perbandingan dengan Penganut Mormonisme) Gimmick Politik Pada Partai Berlabel Islam Refleksi Spiritual Keagungan Melayu Jambi Pada Seni Budaya Urgensi Keterwakilan politik Perempuan Ibuisme Kita, Ibuisme Negara Partai Politik dan Pendidikan Politik (Pendidikan Politik Membentuk Peradaban Politik) Universalisme HAM vs Komunitas Partai Politik dan Pendidikan Politik Hedonisme, Perempuan dan Korupsi Perimbangan Keuangan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah e-government 1 Membuka Gerbang Peradaban Masyarakat Jambi (Studi Tentang Jambi Dalam Konfrensi Internasional) Kiat Baru Menjajakan Permen Politik Paradigma ilmu Pemerintahan Baru Elektabilitas atau Pencitraan Caleg Perempuan: Antara Kuota dan Kualitas MENGAMBIL HATI PEMILIH PEREMPUAN Posisi Tawar Perempuan dalam Politik; Signifikankah Aksi Afirmasi? ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI KYBERNOLOGI (Surat Terbuka Kepada Seluruh Pengelola Jurusan Ilmu Pemerintahan di Jambi) Politik Indonesia dan Peluang Bagi Perempuan KEPERAWANAN YANG SELALU DITUNTUT Kehidupan Komunitas Orang Rimba di Tanah Garo- Jambi Orang Rimba Melawan Kebodohan ORANG RIMBA DAN ORANG TRANS (Ingatan akan Interaksi Simbolik) September 18th, 2013 Dinamika Umat, Dinamika PPP Tulisan ini di terbitkan oleh Jambi Ekspress, 27 Oktober 2014 Sepanjang tahun politik 2014 ini, mengemuka di ruang public Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dinamika internal dan eksternal kepartaiannya yang sangat menyita perhatian public. Partai dengan lambang Ka’bah dan slogan pengusung azas keislaman ini, mewarnai dinamika politik tahun 2014, sebagaimana wajarnya partai politik merebut perhatian di ruang publik untuk menyuarakan kepentingannya berebut kekuasaan bersama partai lainnya di lembaga politik pemerintahan. Sebagaimana diketahui, bahwa sorotan terbesar public terhadap PPP adalah ketika ketua umum partai Surya Dharma Ali (SDA) terseret kedalam kasus korupsi dana penyelenggaraan haji, kemudian berlanjut ke manuver SDA yang hadir pada kampanye partai Gerindra menjelang pemilihan umum legislatif April 2014. Dari sini konflik politik partai mulai menyeruak kehadapan public, dengan menuai beragam komentar, terutama komentar negative terhadap eksistensi PPP. Belum berakhir kemudian public disuguhi dinamika internal PPP yang terpapar sangat jelas diruang public melalui media social dan media elektronik serta cetak, dimana terpecahnya kondisi internal PPP kedalam dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang lengkap dibumbui isu pembelotan, penggulingan, dan perebutan kekuasaan di internal partai. Fenomena ini kemudian terbawa hingga akhir penyelenggaraan pemilu presiden dan saat berjalannya koalisi yang terbentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan di pemerintahan. Komentar miring dan sinis kemudian lebih banyak dilabelkan pada PPP apalagi ketika kebijakan politiknya memutuskan untuk melakukan manuver dengan berpindah dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat karena kepentingan mengejar jatah kursi kekuasaan, dan saat ini dengan diputuskannya secara tetap untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla dimana di koalisi terakhir ini PPP mendapatkan jatah satu kursi di kementrian. Berbagai kalangan berpendapat, PPP telah melakukan tindakan inkonsistensi yang melukai konstituennya pada pemilihan umum sebelumnya, lebih daripada itu PPP ternyata hanya mementingkan kepentingan ambisi kekuasaan semata. Apalagi dengan adanya perseteruan dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang memuncak dan juga saling tanding kekuasaan melalui dua muktamar yang di gelar, dan saat ini satu muktamar telah berhasil mengangkat Rhomahurmuzy sebagai ketua umum PPP. Suara public kemudian lebih banyak yang tertuju untuk menghabisi integritas PPP sebagai partai politik yang di satu sisi punya amanat untuk menyuarakan suara rakyat dan membawanya ke proses politik pemerintahan. Namun demikian PPP adalah bagian dari dinamika ke-Indonesiaan kita. Apa yang terjadi pada PPP, sepatutnya masyarakat Indonesia kader ataupun bukan kader, simpatisan ataupun bukan, tidak dapat menutup mata dengan dinamika yang terjadi pada PPP. Pun juga tak sepatutnya memberikan saran untuk menyingkirkan jejak rekam PPP dalam dunia politik KeIndonesiaan kita. Lebih ekstrim lagi adalah menilai PPP tidak lagi dapat mencerminkan keIslaman dalam arti sempit dan simbolis. Kita telusuri secara historis bagaimana PPP terbentuk dan mempunyai jejak rekam dalam politik keIndonesiaan kita. Secara historis PPP adalah partai politik yang merupakan produk fusi orde baru pada masanya dari berbagai organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di tanah air, dan memiliki ciri gerakan sipil keagamaan di masyarakat yang begitu progresif. Sebut saja misalnya didalamnya kita menemukan Nahdatul Ulama sebagai bagian terbesar civil religion di Indonesia, kemudian PERMUSI, SI, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Organisasi Islam ini merupakan ciri dari adanya dinamika umat Islam di tanah air yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan umat. Dan mereka pun bukan organisasi keagamaan semata yang berbasiskan kepentingan golongan. Mereka turut hadir menyeruak batas kesadaran umat terhadap kondisi panjang yang di alami Indonesia, untuk merdeka dari penjajahan, untuk kesejahteraan umat, untuk pendidikan yang lebih baik, untuk melawan ketertindasan, untuk menegakkan nilai kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan umat Islamnya yang terbesar di dunia. Tidak mudah memang menyandang gelar sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Meskipun label negative selalu dicirikan kepada umat Islam, tetapi pernahkah kita memahami bahwa justru umat Islam adalah umat yang paling dinamis di muka bumi dengan segala permasalahan kemasyarakatannya. Umat agama lain mungkin tidak akan sanggup menampung dinamika sebesar dinamika pergerakan umat Islam, hingga kepada label negative yang dilekatkannya seperti terorisme, miskin, konservatif, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya ujung kesadaran kemanusiaan masyarakat justru tergugah pertama kali oleh karena keberadaan umat Islam, pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia contohnya dimana kesadaran kemerdekaan didapat secara progresif dari umat Islam. Jika hal ini kita kembalikan kepada fenomena PPP dan dinamikanya, kita dapat melihat bahwa PPP setidaknya masih merupakan cermin dari dinamika umat Islam di negeri ini apakah mereka bukan kader, bukan partisipan sekalipun. Dinamika PPP internal ataupun eksternal adalah cermin bagi umat Islam terhadap kondisi kekinian umat. Sekaligus rantai konsekuensi kiprah politik umat di gelanggang politik arena kekuasaan. Secara naïf PPP adalah cermin dinamika umat yang berhadapan dengan kondisi kekinian, dimana kondisi global, liberalisme, kapitalisme mengakar. Umat Islam berhadapan dengan kondisi itu dari berbagai bidang, terutama politik sedang menggeliat mencari ruang yang telah semakin sempit tanpa adanya kepastian identitas dalam kehidupan social bersama khususnya di ruang Negara. Salah satu kegelisahannya di wujudkan dalam gerakan politik kekuasaan. Selain daripada itu, kondisi internal PPP juga cermin, bahwa generasi muda Islam sedang bertumbuh mencari tempat disempitnya ruang, dan terpaksa harus bersinggungan dengan generasi tua, dan kaum kepentingan yang terus mendesak menghabisi integritas kemasyarakatan. Tidak ada pilihan partai politik selain orientasi kekuasaan, demikian juga dengan PPP dengan segala manuver politiknya, karena sewajarnyalah demikian lembaga politik berbuat.Bagaimana PPP mengejar kekuasaan, mendapatkannya, menjaganya, dan menyampaikan konsepsi kekuasaan itu kepada masyarakat, adalah perilaku biasa sebagaimana partai politik lain berbuat. Namun karena PPP adalah isi dari sebagian identitas progresif umat Islam yang selalu menuntut dinamika perubahan dan tidak tahan terhadap stagnasi, maka kemudian PPP menjadi sorotan terbesar masyarakat yang lalu dikaitkan dengan soal keagamaan, padahal soal agama adalah juga soal kemanusiaan dan dinamikanya yang tidak harus kita lupa. Posted 27th October by wenny ira Wahyuni 0 Add a comment Loading Dynamic Views template. Powered by Blogger. Sharing Culture Pada Demokrasi Kita Tulisan ini di muat oleh Koran Harian Jambi Ekspress, 4 Juli 2014 Demokrasi memang mensyaratkan adanya hak kebebasan berpendapat dan hak partisipasi yang di junjung tinggi serta di dorong untuk mewujudkan kebaikan bersama. Keran kebebasan itu kini diputar sekencang-kencangnya dan mengalirkan kebebasan yang begitu deras dalam kultur kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan perubahan yang cukup signifikan pasca ketotaliteran rezim orde baru runtuh oleh gelombang desakan penegakkan demokrasi. Sejak itu pula, kultur kehidupan masyarakat Indonesia terbiasa dialiri tiada henti semangat kebebasan mengemukakan pendapat dan berpartisipasi diruang publik yang terkait dengan pemerintahan dan kondisi politik terkini. Kultur masyarakat Indonesia selama dalam cengkeraman rezim orde baru yang haus akan kebebasan berpendapat dan aktualisasi partisipasi, kini mendapatkan penawarnya. Perkembangan media massa yang begitu pesat baik cetak maupun elektronik juga di dukung oleh perkembangan tekhnologi terutama yang berbasis informasi, mewujudkan rasa haus kebebasan tersebut dengan mengalirkan informasi dan menyediakan saluran untuk mengungkapkan serta mengekspresikan kebebasan berpendapat dan aktualisasi partisipasi di ruang publik. Tidak berhenti hingga di situ, tersedianya media alternatif di luar media mainstream, yaitu media jejaring sosial yang telah berkembang menjadi media lini massa, melengkapi penawar dahaga kebebasan masyarakat Indonesia. Kelebihan media sosial yang tanpa adanya kontrol, batasan ketat, mampu menembus sekat geografis juga sekat-sekat lainnya dalam mengungkapkan kebebasan berpendapat dan aktualisasi partisipasi warga di ruang publik, seperti halnya sekat-sekat sosial, budaya, ekonomi, politik. Hal ini di manfaatkan secara baik oleh masyarakat Indonesia untuk menyebarkan informasi, gagasan, opini, citra, pengaruh, sesuai dengan kepentingan yang di emban. Terkait dengan hal tersebut, dapat di amati perkembangan budaya berbagi informasi atau sharing culture masyarakat Indonesia menjelang pemilu presiden 9 Juli 2014 nanti. Mengerucutnya calon presiden hanya pada dua poros yaitu Jokowidodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta, memberikan pergerakan masif upayasharing culture berbasis poros kepentingan kedua pasangan calon presiden tersebut. Tiba-tiba di tengah masyarakat Indonesia terbelah diantara kedua poros tersebut. Kanal informasi di banjiri gaduhnya dialog, monolog, dan keinginan untuk membagikan gagasan mengenai kedua calon presiden tersebut, baik secara berimbang maupun secara berpihak, pun secara rasional dan menafikkan akal sehat. Dua poros pasangan calon presiden tersebut menjadi isu penting bagi simpatisan di masing-masing kubu, baik simpatisan yang telah di bentuk, maupun simpatisan sukarela, atau simpatisan kejutan yang banyak mengapung di arus informasi mengenai kedua poros tersebut. Simpatisan di kedua kubu ini saling berlomba membanjiri saluran informasi. Tidak cukup hanya dengan membagi blog informasi pada media mainstream, tetapi juga melakukan upaya screaming semacam jeritan tiada henti yang dapat memekakkan kepekaan sosial pengguna di media sosial, agar di dengar oleh jutaan pengguna media sosial yang terjalin dalam jejaring. Bagaimana upaya screaming tersebut tidak dapat di nafikkan berpengaruh terhadap kepekaan sosial pengguna media sosial ? simpatisan di kedua kubu calon pasangan presiden tersebut, setiap detik melakukan strategi kampanye terselubungnya secara black campaign untuk menjatuhkan kubu pasangan calon presiden tandingannya berikut gerombolan dan simpatisannya. Bahkan tidak cukup hanya itu, kebanyakan screaming informasi itu telah secara masif menggelitik saraf kepekaan sosial pengguna media sosial dengan perilaku kampanye negatif yang mereka upayakan. Pengguna media sosial dalam kondisi jelang pemilu presiden 9 Juli 2014 nanti, begitu akrab dengan informasi dan gagasan untuk membagikan keburukan masing-masing pasangan calon presiden, simpatisan dan pengusungnya, baik secara personal maupun institusional. Keburukan-keburukan yang dibagikan itu, setiap detik dicari dan diciptakan untuk dibagikan atas nama kebebasan berpendapat dan aktualisasi partisipasi mendukung poros pasangan calon presiden. Setiap pengguna media sosial di paksakan untuk pro atau kontra terhadap upaya screaming tersebut, dan ini terjalin dari hasil informasi yang dibagikan pada media mainstream yang telah terdiversifikasi secara politis terhadap kedua poros pasangan calon presiden tersebut yang juga menempuh upaya lebih banyak menonjolkan kampanye negatif secara terang-terangan untuk menjatuhkan kubu tandingan masing-masing, tanpa memperdulikan batasan etika dan estetika penyampaian informasi. Akhirnya, jutaan informasi yang mengalirkan kecenderungan kampanye negatif itu, berhasil melabrak batasan integritas setiap individu yang terseret arus banjir bandang informasi. Begitu fanatiknya kepentingan membela kedua poros pasangan calon presiden, setiap kawan dapat berbalik menjadi lawan jika berseberangan pilihan dan pendapat. Begitu mudahnya setiap individu membredel kecerdasan sesama manusia atas nama HAM, SARA, dan kefatalan dukungan. Apakah itu akademisi, aparat, birokrat, pengamat, yang seharusnya menjaga keseimbangan kultur masyarakat di derasnya arus informasi dengan ciri kenetralannya, jelang pemilu presiden ini hal tersebut tidak berlaku. Mereka cukup signifikan terwakili dengan apa yang mereka bagikan di saluran informasi, dengan dalih bahwa apa yang mereka lakukan tersebut merupakan upaya signifikan dalam memberikan role mode cara berdemokrasi mendorong kepentingan partisipasi masyarakat demi masa depan mendatang, dan kebebasan berpendapat itu merupakan suatu kanal partisipasi pemicunya untuk melakukan kontrol diruang publik. Amat disayangkan, jika perkembangan demokrasi kita di Indonesia nyatanya menangkap transformasi kultur berbagi yang jauh dari penyampaian kebenaran dan hal-hal rasional serta informasi yang sehat dan menyehatkan. Dimanakah logika dalam kultur berbagi seperti ini di wadahi oleh demokrasi ? dan jika budaya ini terus berlanjut, kita hanya mendapatkan bentuk bangunan kebencian diatas kebencian dalam demokrasi yang kita sakralkan, yang bisa jadi menyesatkan alam pikir kita untuk mencari tanda keluar dari labirin permasalahan dalam kultur demokrasi yang melingkupi kita Posted 5th July by wenny ira Wahyuni Dinamika Umat, Dinamika PPP Tulisan ini di terbitkan oleh Jambi Ekspress, 27 Oktober 2014 Sepanjang tahun politik 2014 ini, mengemuka di ruang public Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan dinamika internal dan eksternal kepartaiannya yang sangat menyita perhatian public. Partai dengan lambang Ka’bah dan slogan pengusung azas keislaman ini, mewarnai dinamika politik tahun 2014, sebagaimana wajarnya partai politik merebut perhatian di ruang publik untuk menyuarakan kepentingannya berebut kekuasaan bersama partai lainnya di lembaga politik pemerintahan. Sebagaimana diketahui, bahwa sorotan terbesar public terhadap PPP adalah ketika ketua umum partai Surya Dharma Ali (SDA) terseret kedalam kasus korupsi dana penyelenggaraan haji, kemudian berlanjut ke manuver SDA yang hadir pada kampanye partai Gerindra menjelang pemilihan umum legislatif April 2014. Dari sini konflik politik partai mulai menyeruak kehadapan public, dengan menuai beragam komentar, terutama komentar negative terhadap eksistensi PPP. Belum berakhir kemudian public disuguhi dinamika internal PPP yang terpapar sangat jelas diruang public melalui media social dan media elektronik serta cetak, dimana terpecahnya kondisi internal PPP kedalam dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang lengkap dibumbui isu pembelotan, penggulingan, dan perebutan kekuasaan di internal partai. Fenomena ini kemudian terbawa hingga akhir penyelenggaraan pemilu presiden dan saat berjalannya koalisi yang terbentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan di pemerintahan. Komentar miring dan sinis kemudian lebih banyak dilabelkan pada PPP apalagi ketika kebijakan politiknya memutuskan untuk melakukan manuver dengan berpindah dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat karena kepentingan mengejar jatah kursi kekuasaan, dan saat ini dengan diputuskannya secara tetap untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla dimana di koalisi terakhir ini PPP mendapatkan jatah satu kursi di kementrian. Berbagai kalangan berpendapat, PPP telah melakukan tindakan inkonsistensi yang melukai konstituennya pada pemilihan umum sebelumnya, lebih daripada itu PPP ternyata hanya mementingkan kepentingan ambisi kekuasaan semata. Apalagi dengan adanya perseteruan dua kubu SDA dan Rhomahurmuzy yang memuncak dan juga saling tanding kekuasaan melalui dua muktamar yang di gelar, dan saat ini satu muktamar telah berhasil mengangkat Rhomahurmuzy sebagai ketua umum PPP. Suara public kemudian lebih banyak yang tertuju untuk menghabisi integritas PPP sebagai partai politik yang di satu sisi punya amanat untuk menyuarakan suara rakyat dan membawanya ke proses politik pemerintahan. Namun demikian PPP adalah bagian dari dinamika ke-Indonesiaan kita. Apa yang terjadi pada PPP, sepatutnya masyarakat Indonesia kader ataupun bukan kader, simpatisan ataupun bukan, tidak dapat menutup mata dengan dinamika yang terjadi pada PPP. Pun juga tak sepatutnya memberikan saran untuk menyingkirkan jejak rekam PPP dalam dunia politik KeIndonesiaan kita. Lebih ekstrim lagi adalah menilai PPP tidak lagi dapat mencerminkan keIslaman dalam arti sempit dan simbolis. Kita telusuri secara historis bagaimana PPP terbentuk dan mempunyai jejak rekam dalam politik keIndonesiaan kita. Secara historis PPP adalah partai politik yang merupakan produk fusi orde baru pada masanya dari berbagai organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di tanah air, dan memiliki ciri gerakan sipil keagamaan di masyarakat yang begitu progresif. Sebut saja misalnya didalamnya kita menemukan Nahdatul Ulama sebagai bagian terbesar civil religion di Indonesia, kemudian PERMUSI, SI, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Organisasi Islam ini merupakan ciri dari adanya dinamika umat Islam di tanah air yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan umat. Dan mereka pun bukan organisasi keagamaan semata yang berbasiskan kepentingan golongan. Mereka turut hadir menyeruak batas kesadaran umat terhadap kondisi panjang yang di alami Indonesia, untuk merdeka dari penjajahan, untuk kesejahteraan umat, untuk pendidikan yang lebih baik, untuk melawan ketertindasan, untuk menegakkan nilai kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan umat Islamnya yang terbesar di dunia. Tidak mudah memang menyandang gelar sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Meskipun label negative selalu dicirikan kepada umat Islam, tetapi pernahkah kita memahami bahwa justru umat Islam adalah umat yang paling dinamis di muka bumi dengan segala permasalahan kemasyarakatannya. Umat agama lain mungkin tidak akan sanggup menampung dinamika sebesar dinamika pergerakan umat Islam, hingga kepada label negative yang dilekatkannya seperti terorisme, miskin, konservatif, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya ujung kesadaran kemanusiaan masyarakat justru tergugah pertama kali oleh karena keberadaan umat Islam, pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia contohnya dimana kesadaran kemerdekaan didapat secara progresif dari umat Islam. Jika hal ini kita kembalikan kepada fenomena PPP dan dinamikanya, kita dapat melihat bahwa PPP setidaknya masih merupakan cermin dari dinamika umat Islam di negeri ini apakah mereka bukan kader, bukan partisipan sekalipun. Dinamika PPP internal ataupun eksternal adalah cermin bagi umat Islam terhadap kondisi kekinian umat. Sekaligus rantai konsekuensi kiprah politik umat di gelanggang politik arena kekuasaan. Secara naïf PPP adalah cermin dinamika umat yang berhadapan dengan kondisi kekinian, dimana kondisi global, liberalisme, kapitalisme mengakar. Umat Islam berhadapan dengan kondisi itu dari berbagai bidang, terutama politik sedang menggeliat mencari ruang yang telah semakin sempit tanpa adanya kepastian identitas dalam kehidupan social bersama khususnya di ruang Negara. Salah satu kegelisahannya di wujudkan dalam gerakan politik kekuasaan. Selain daripada itu, kondisi internal PPP juga cermin, bahwa generasi muda Islam sedang bertumbuh mencari tempat disempitnya ruang, dan terpaksa harus bersinggungan dengan generasi tua, dan kaum kepentingan yang terus mendesak menghabisi integritas kemasyarakatan. Tidak ada pilihan partai politik selain orientasi kekuasaan, demikian juga dengan PPP dengan segala manuver politiknya, karena sewajarnyalah demikian lembaga politik berbuat.Bagaimana PPP mengejar kekuasaan, mendapatkannya, menjaganya, dan menyampaikan konsepsi kekuasaan itu kepada masyarakat, adalah perilaku biasa sebagaimana partai politik lain berbuat. Namun karena PPP adalah isi dari sebagian identitas progresif umat Islam yang selalu menuntut dinamika perubahan dan tidak tahan terhadap stagnasi, maka kemudian PPP menjadi sorotan terbesar masyarakat yang lalu dikaitkan dengan soal keagamaan, padahal soal agama adalah juga soal kemanusiaan dan dinamikanya yang tidak harus kita lupa. Posted 27th October by wenny ira Wahyuni dikuti Hasnuddin IAIN STS JAMBI 27 NOVEMBER 2014 0